PERANG skala penuh pecah di Nagorno-Karbakh, sebuah kawasan sengketa yang disebut-sebut hendak memisahkan diri dari Azerbaijan. Pemberontakan ini disponsori oleh Armenia, jiran Azerbaijan yang negaranya berbatasan langsung dengan Turki.

Hingga Sabtu, 3 Oktober 2020, dilaporkan sebanyak 230 orang telah tewas dalam pertempuran yang mengarah ke konflik global itu. Baik Armenia maupun Azerbaijan menampik upaya mediasi konflik yang diajukan Prancis, Amerika Serikat dan Rusia, dengan saling serang menggunakan rudal hingga sepekan.

Klaim demi klaim dari para pihak tentang kemampuan persenjataan mereka menghancurkan tank musuh berdatangan. Hingga akhirnya, pasukan Azeri menyebut pihaknya telah menguasai sejumlah desa di Karabakh, yang pada awalnya berada di bawah kendali sparatis binaan Armenia.

“Hari ini pasukan Azeri mengibarkan bendera Azerbaijan di Madagiz. Madagiz milik kita,” kata Presiden Azerbaijan, Ilham Aliyev, seperti dilansir tempo.co, Minggu, 4 Oktober 2020.

Warga menyemut di jalanan ibu kota Baku, Azerbaijan, untuk merayakan pencapaian tersebut. Mereka turut mengibarkan bendera dan plakan bertuliskan, “Karabakh adalah milik kita akan selalu milik kita.”

Sejumlah media melaporkan berbagai serangan itu terjadi setelah Stepanakert, ibu kota regional, diserang pasukan Azeri yang berujung pada keberhasilan merebut kota Madagiz.

Konflik di Nagorno-Karabakh sebenarnya bukan masalah baru di jantung kawasan Kaukasus. Dilansir Anadolu Agency, konflik di kawasan tersebut bermula pada awal abad ke-20. Saat itu, Perdana Menteri Soviet Joseph Stalin memutuskan untuk membuat daerah otonom Armenia di Karabakh Atas, di dalam perbatasan Azerbaijan.

Guna mencapai keinginannya, Soviet memindahkan banyak orang Armenia dari berbagai daerah di wilayah otonom tersebut. Kebijakan Rusia itu justru memicu konflik berdarah di akhir tahun 90-an.

Armenia kemudian menuntut wilayah Karabakh masuk dalam bagian mereka setelah pengaruh Uni Soviet melemah di kontes politik global. Namun, Azerbaijan menolak hingga berbuntut konflik dan menjadi perang skala besar di awal 1990-an.

Armenia mendapat dukungan dari Rusia. Pasukan ini lantas menduduki Khankendi pada 1991, dan Shusha serta Khojaly pada 1992. Berkat bantuan Rusia, pasukan Armenia merangsek beberapa wilayah lain Azerbaijan termasuk Lachin, Khojavend, Kalbajar, dan Agdara. Koalisi negara itu juga menduduki Agdam, Jabrayil, Fuzuli, Qubadli, dan Zangilan.

Pasukan pendudukan Armenia yang berhasil merebut wilayah-wilayah Azerbaijan itu turut membantai masyarakat setempat selama periode perang. Hampir satu juta orang Azerbaijan dipaksa mengungsi dari daerah mereka.

Konflik berdarah itu membuat Organisasi Keamanan dan Kerjasama di Eropa (OSCE) membentuk Grup Minsk pada 24 Maret 1992. Grup ini diharapkan mampu mendorong negara yang bertikai untuk menempuh jalur perdamaian di Nagorno-Karabakh. Rusia, Prancis, dan Amerika Serikat adalah ketua bersama kelompok itu. Namun, OSCE Minsk Group tidak mampu memecahkan masalah yang ada di kawasan.

Rusia yang menjadi ketua bersama Grup Minsk, di satu sisi turut menerapkan kebijakan menahan solusi dengan menciptakan ketidakpastian.

Sebelum dan sesudah perjanjian gencatan senjata yang ditandatangani antara Armenia dan Azerbaijan pada 1994, langkah Rusia yang mempersenjatai Armenia selalu menjadi agenda pembahasan.

Selama periode ini, Rusia secara langsung menyumbangkan senjata ke Armenia atau mengalokasikan kredit dan menjualnya dengan harga pasar domestik Rusia. Laporan yang disiapkan oleh Lev Rokhlin, kepala Komisi Pertahanan Duma, sayap bawah dari Majelis Federal Federasi Rusia, pada tahun 1997 mengungkapkan bahwa Rusia menyumbangkan senjata senilai USD1 miliar ke Armenia antara tahun 1993-1996. Di sisi lain, pada 2008, Rusia secara luas dilaporkan telah menyumbangkan senjata senilai USD800 juta ke Armenia.

Turki yang menjadi negara berbatasan langsung dengan Armenia justru mendukung sikap Azerbaijan. Menurut Turki sikap tersebut sejalan dengan hukum internasional dan resolusi Dewan Keamanan PBB.

Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan bahkan mendesak Armenia untuk mengakhiri pendudukan dalam pertemuan internasional yang mereka hadiri. Pemerintah Ankara sering menyatakan bahwa hubungan diplomatik dengan Armenia tidak akan terjalin sampai pendudukan wilayah Azerbaijan berakhir.

Sejatinya tidak ada negara atau organisasi internasional yang mengakui pendudukan Armenia selama hampir 30 tahun. Upaya damai sering dilakukan untuk meredam ketegangan di kawasan, sebelum perang terbaru pecah dalam sepekan terakhir. DK PBB mengadopsi empat resolusi untuk mengembalikan kedamaian di Nagorno-Karbakh, termasuk mengevakuasi wilayah pendudukan Armenia. Namun, pemerintahan Yerevan tidak patuh terhadap keputusan tersebut.

Sementara Azerbaijan mau menuju meja perundingan jika tentara Armenia mundur dari wilayah pendudukan. Baku bahkan menjanjikan otonomi status tinggi untuk Karabakh Atas, yang berbeda dari keinginan Armenia untuk melepaskan wilayah Nagorno-Karbakh dari Azerbaijan.[]