Foto pusat pemerintahan Belanda di Kutaraja (Banda Aceh) yang kini dialihfungsikan sebagai kediaman resmi Gubernur Aceh | Foto: KITLV

“…kita hanya seorang miskin dan muda, dan kita sebagai juga Gubernemen Hindia Belanda, berada di bawah perlindungan Tuhan yang maha kuasa…”

Pernyataan ini merupakan jawaban Sultan Alaiddin Mahmud Syah terhadap ultimatum Belanda yang bersikukuh menyerang kedaulatan Aceh. Surat pernyataan perang oleh Belanda itu ditulis pada 26 Maret 1873, dan disampaikan kepada Sultan Aceh pada 1 April 1873.

Pernyataan perang itu antara lain berbunyi. “Dengan ini, atas dasar wewenang dan kekuasaan yang diberikan kepadanya oleh Pemerintah Hindia Belanda, ia atas nama Pemerintah, menyatakan perang kepada Sulthan Aceh..”

Beberapa kali imperialis tersebut menyurati Sultan Aceh dan sekian kalinya pula mendapatkan jawaban yang mengecewakan. Hingga akhirnya, Komisaris Pemerintah Belanda, Niewehhuijzen memerintahkan kapal perang Citadel van Antwerpen untuk memborbardir dan mendaratkan pasukannya di Ulee Lheue sejak 26 Maret 1873.

Perang berlangsung sengit hingga 31 tahun lamanya. Sejak deklarasi perang ditabuh dari kapal Citadel, Belanda baru berhasil menangkap Sultan Aceh Tuanku Muhammad Daud Syah pada 15 Januari 1903. Penangkapan itu pun dilakukan secara culas, yaitu dengan menawan permaisuri dan putra mahkota terlebih dahulu.

Alhasil, Sultan Aceh bersedia datang menemui Belanda dengan bertelanjang kaki–isyarat bahwasanya Tuanku Muhammad Daud Syah hanyalah seorang rakyat biasa. Belanda tidak paham akan hal itu dan dengan tergesa-gesa mengumumkan bahwa Sultan Aceh telah kalah perang. Padahal, di lapangan, situasi pertempuran masih terjadi hingga 39 tahun selanjutnya. Komando perang telah diambil alih oleh para ulama secara estafet. (Baca: Januari dalam Sepenggal Catatan Sejarah Aceh)

Selama perang puluhan tahun itu, Belanda turut membentuk sistem pemerintahan resmi di Aceh. Sistem pemerintahan ini pernah dijabat oleh sipil dan militer, yang belakangan disebut Gubernur.

Berikut daftar nama gubernur-gubernur Belanda selama perang di Aceh sejak mengultimatum Sultan Aceh:

W.C Nieuwenhuijzen (1873)

Nama lengkapnya adalah Wilhelm Christiaan Nieuwenhuijzen, lahir di Den Haag pada 1847 silam. WC Nieuwenhuijzen adalah putera Frederick Nicolaas Nieuwenhuijzen, sosok yang mewakili Belanda mengultimatum Kesultanan Aceh.

Dari penelusuran penulis, diketahui WC Nieuwenhuijzen merupakan seorang penulis. Dia juga seorang kolonel di Konklijk Nederlandsc-Indisch Leger (KNIL) yang menerima Militaire Willems-Orde kelas IV.

W.C Nieuwenhuijzen menjadi orang pertama yang dipercaya oleh Belanda untuk menjadi Komisaris Pemerintahan untuk Aceh. Jabatan tersebut merupakan posisi tertinggi bagi militer Belanda di daerah perang.

Posisinya sebagai Komisaris Pemerintahan untuk Aceh berakhir pada April 1873.

Nieuwenhuijzen setelah melepas jabatannya tetap aktif di Aceh, dan kerap mengkritisi kebijakan-kebijakan perang Belanda di daerah tersebut. Dia menutup usia di Den Haag pada tahun 1913.

Johan Harmen Rudolf Köhler (1873)

Pria ini lahir di Groningen, 3 Juli 1818. Namanya cukup terkenal di Aceh lantaran mati ketika agresi pertama Belanda di halaman Masjid Raya Baiturrahman pada 14 April 1873.

Saat tertembus bedil pasukan Aceh, Köhler berusia 54 tahun. Status jabatannya saat itu adalah Panglima Tertinggi Pasukan Ekpsedisi dalam Perang Aceh. Saat menghembuskan nafas terakhirnya, dia juga menjabat sebagai Gubernur Militer di Aceh .

Köhler yang tewas dalam pertempuran di Masjid Raya kemudian diboyong ke Batavia, nama Jakarta sebutan Belanda. Belakangan tulang belulang penerima Military William Order itu dibawa kembali ke Aceh untuk dimakamkan di Kherkhoff, Banda Aceh.

Jan van Swieten (1873-1874)

Usianya sudah beranjak 66 tahun ketika ditugaskan menjabat sebagai komisaris pemerintahan sipil dan panglima militer tertinggi Belanda di Ekspedisi Aceh II. Saat mendapat promosi jabatan tersebut pun, van Swieten baru saja kembali aktif di ketentaraan.

Dia ditugaskan mengganti Köhler yang tewas dalam pertempuran di Masjid Raya pada tahun 1873. Dalam ekspedisinya ke Aceh, van Swieten memboyong pasukan berjumlah besar dari Batavia untuk membantu perang di Aceh. Ketika dia tiba, Sultan Aceh Alauddin Mahmud Syah dikabarkan meninggal dunia karena kolera. Di sisi lain, pasukan Belanda di Aceh juga telah berhasil merebut Darud Donya yang ditinggalkan.

Sebagai panglima tertinggi di Aceh, van Swieten kemudian mengumumkan Aceh telah takluk setelah Darud Donya dikuasai. Dia juga yang mengubah nama Kota Bandar Aceh Darussalam menjadi Kutaradja pada 24 Januari 1874.

Gustave Marie Verspyck (1873-1874)

Verspyck lahir di Gent, 19 Februari 1822. Dia menjabat sebagai Komandan Perang Aceh II dengan pangkat Letnan Jenderal.

Saat itu, Verspyck ke Aceh dalam rangka menyelidiki kematian JHR Kohler di Masjid Raya. Namun karena ekspedisi tidak kembali, Verspyck terpaksa berangkat ke Aceh dan justru ditunjuk sebagai komandan perang. Di waktu bersamaan, Gubernur Jenderal James Loudon juga menunjuk Jan van Swieten sebagai Komisaris Pemerintahan Sipil.

Penunjukkan ini menghasilkan dualisme pemerintahan di tubuh Belanda, di Aceh. Akhirnya Vesrpyck yang pernah menjadi ajudan jenderal raja hanya mengikuti arahan dari Jan van Swieten.

Vespyck belakangan mengusulkan pengunduran diri dari jabatannya. Namun, usulan itu baru dikabulkan pada tahun 1874. Dia mengakhiri karir militernya dengan pangkat Mayor Jenderal dan diangkat sebagai ksatria dalam Militaire Willems-Orde karena keberanian dan kecakapannya dalam perang Banjar.

Johannes Ludovicius Jakobus Hubertus Pel (1874-1876)

Pel merupakan tokoh militer Belanda yang pernah menjadi komandan di Kutaraja, di bawah Jenderal van Swieten. Dia kemudian menggantikan posisi van Swieten dengan jabatan Mayor Jenderal sebagai penguasa sipil dan militer di Aceh pada 1874.

Pel didaulat menjadi penguasa sipil dan militer di Aceh dalam situasi yang serba sulit. Moral dan kedisiplinan pasukannya menurun karena banyak yang tewas akibat perang. Mereka juga ketakutan dihinggapi penyakit tropis dan kolera.

Di sisi lain, cuaca di Aceh masa Pel memerintah dalam kondisi buruk. Laut tidak dapat diakses.

Pel juga harus menghadapi perlawanan orang-orang Aceh di lapangan. Kuburan-kuburan Belanda bahkan diobrak-abrik oleh pasukan Aceh. Pasukannya juga kerap diteror ketika malam oleh pejuang Aceh.

Pel baru dapat melanjutkan ekspedisi di Aceh setelah bala bantuan datang dari laut. Meskipun demikian, karirnya sebagai penguasa Belanda di Aceh tidak berlangsung lama. Pel meninggal mendadak akibat pecahnya pembuluh nadi di sebuah kampung, di wilayah Aceh Besar, Kesultanan Aceh pada 23 Februari 1876.

Belanda menyembunyikan penyebab pasti kematian Pel itu. Namun sejarawan Muhammad Said menduga Pel sebenarnya tewas oleh pihak Aceh.

Pel kemudian dikubur di Kerkhoff, Kutaraja. Ada monumen yang sengaja dibangun untuknya di Kutaraja.
Setelah gerakan ofensifnya, pasukan Belanda kembali dalam politik bertahan Jend. Van Swieten (yang masih ikut campur dalam politik di Aceh).

Gerardus BT Wiggers van Kerchem (1876)

Sosok satu ini merupakan panglima tertinggi pengganti Jenderal Pel untuk daerah perang Aceh.

Namanya Gerardus BT Wiggers van Kerchem yang mendapat tugas dari Belanda ke Aceh pada tahun 1876. Pada tahun yang sama pula dia dipindahtugaskan karena tidak mampu mengatasi perang melawan prajurit Sultan Aceh.

Wiggers van Kerchem sebelumnya dikenal sebagai pendiri Nederlandsch-Indische Levensverzekeringen en Lifrente Maatscappij alias Nillmij. Ini adalah perusahaan asuransi jiwa yang dirintis sejak 31 Desember 1859. Kelak gedung Nillmij yang dibangun ini bersalin rupa menjadi Bank BNI 1946 di Yogyakarta.

Wiggers van Kerchem sebelum bertugas ke Aceh juga pernah menjabat sebagai Presiden Direktur De Javasche Bank periode 1863-1868.

Pada awal ekspedisinya ke Aceh, van Kerchem berpangkat kolonel ditunjuk menjadi komandan brigade untuk penyerangan ke Peunayong. Namun, perang itu membuatnya harus menderita lantaran terkena pelor pasukan Aceh.

Posisinya dalam perang di Aceh sempat diganti oleh Kolonel L St AM De Roy van Zuydewijn dari Padang pada 4 Januari 1874. Namun pemimpin Hindia Belanda kelak kembali menugaskan van Kerchem ke Aceh dengan posisi sebagai panglima perang pada 10 Maret 1876. Dengan posisi yang baru tersebut, van Kerchem pun mendapat pangkat baru yaitu sebagai Mayor Jenderal.

Pada masa kepemimpinannya tersebutlah terjadi penyerangan membabi buta dari orang-orang Aceh. Mereka melompati pagar tembok dan pagar berduri serta menghabisi setiap prajurit Belanda yang ditemui di kawasan. Serangan itu terjadi pada malam hari, dimana kala itu Belanda menganggap kawasan Aceh sudah aman dan tenteram.

Karirnya sebagai petinggi militer dan sipil di Kutaraja tak berlangsung lama. Dia selanjutnya bertikai dengan Gubernur Jenderal van Lansberge terkait strategi perang di Aceh.

Menurut catatan H Mohammad Said dalam buku Aceh Sepanjang Abad Jilid 2 diketahui pertikaian dengan van Lanseberge inilah yang membuat van Kerchem dicopot dari jabatannya. Pertikaian itu berpangkal pada beda pendapat antara keduanya, apakah menempuh jalan kekerasan atau berkutat pada strategi adu domba saja dalam melawan pasukan Aceh. Pertikaian itu berkaitan dengan cara Belanda menaklukkan sisa pasukan Sultan Aceh di Aceh Utara dan kawasan timur Aceh.

Bulan November 1876, Kerchem akhirnya dicopot. Dia diganti oleh Jenderal A.J Diemont oleh Gubernur Jenderal van Lansberge.

Selain kegagalannya memimpin perang di Aceh, Wiggers van Kerchem juga disangkutpautkan dengan aksi membongkar makam-makam Sultan Aceh. Ulahnya itu belakangan dibongkar oleh van der Heijden ketika membela diri. Menurut van der Heijden, aksi pembongkaran makam Sultan Aceh untuk mendirikan tangsi Belanda itu juga dilakukan oleh Jenderal Diemont, Wiggers van Kerchem dan juga Jenderal Pel serta van Swieten.

August J Diemont (1876-1877)

Peran penting Kerchem dialihtugaskan kepada Jenderal AJ Diemont pada November 1876. Dalam misi pertamanya sebagai panglima tertinggi di Aceh adalah mendaratkan tentara ke Blang Ni, menyerang Simpang Ulim, dan Tanjong Seumantoh.

Namun, tugas tersebut tidak mampu diemban dengan baik oleh AJ Diemont. Dia hanya mampu menguasai Blang Ni di kawasan Krueng Arakundo, dan mendirikan benteng di daerah tersebut. Sementara Simpang Ulim gagal diterobos.

AJ Diemont juga gagal mengadu domba pimpinan Simpang Ulim dengan Keureuto. Padahal Belanda pada saat itu telah mengangkat Teuku Nyak Lamkota sebagai raja Simpang Ulim, tetapi penunjukan itu justru ditentang oleh rakyat.

Selain itu, benteng Blang Ni yang telah dibangun juga tidak aman dari serangan pasukan Nyak Malim. Benteng itu bahkan berhasil direbut dan banyak serdadu Belanda yang mati. Untuk menghadapi pasukan Nyak Malim tersebut, Belanda turut dibantu oleh seorang mayor dari Inggris, Palmer. Dia merupakan veteran perang Inggris dalam perang di India.

Kegagalan demi kegagalan tersebut diduga membuat Diemont jatuh sakit. Namun belum ditemukan catatan resmi tentang riwayat penyakit Diemont tersebut sehingga muncul dugaan dia terkena peluru saat perang pada Juni 1877. Diemont kemudian nonaktif dari jabatannya dan posisinya belakangan diganti oleh Kolonel Karel van der Heijden.

Karel van der Heijden (1877-1881)

Guna mengganti posisi Diemont, Belanda kemudian menunjuk Kolonel Karel van der Heijden sebagai Gubernur Sipil dan Gubernur Militer di Aceh. Karel merupakan sosok buas dan ganas. Kepribadiannya itu dinilai cocok untuk menghadapi orang-orang Aceh.

Karel van der Heijden merupakan seorang anak haram berdarah Belanda-Betawi. Dia lahir di Batavia pada 12 Januari 1826.

Van der Heijden muda dibesarkan di Belanda. Dia juga menjalani pendidikan di sekolah asrama, di Arnhem. Pada tahun 1841, van der Heijden memulai karirnya sebagai tentara Kerajaan Hindia Belanda (KNIL).

Peran van der Heijden di Aceh dimulai pada tahun 1874 dengan ikut serta menyerang Darud Donya (istana Sultan Aceh).

Keganasan van der Heijden dalam perang di Aceh turut dicatat oleh Dr J Jakobs dalam artikel berjudul Het Familie en Kampong leven op Groot Atjeh (1894).

Zeker is het dat General van der Heijden zijn sukses ook hieraan
tedanken had, dat bij ieder kampong die zich onwilling toonde,
zonder pardon met den grond gelijk maakte
.”

Bagi van der Heijden tidak ada jalan diplomasi lunak dalam perang melawan pasukan Aceh. Satu-satunya cara bagi mereka yang tidak mau tunduk di bawah kaki Belanda adalah dengan cara meratakan seluruh kampung dan itu dilakukan tanpa basa-basi.

Pada masa kepemimpinannya juga Habib Abdurrahman yang sebelumnya menjabat sebagai Mangkubumi berhasil disuap untuk berangkat ke Mekkah.

Orang Aceh lebih mengenal Karel van der Heijden dengan Jenderal Buta Siblah. Penyebutan ini dilatarbelakangi oleh “hadiah” yang diberikan oleh pasukan Aceh ketika van der Heijden memimpin serangan untuk merebut Blang Timulir di Samalanga pada September 1877.

Saat itu, van der Heijden mengerahkan tiga batalyon tentara plus marinir untuk merebut Benteng Batee Iliek, dan Blang Teumilir. Bersamanya pula turut diboyong pasukan meriam dan 900 orang hukuman.

Karel van der Heijden langsung memimpin serangan ke Blang Teumilir itu. Dia dibantu oleh Kapten “Dracula” Kauffman, seorang direktur penjara Belanda yang juga dikenal kejam dan bengis.

Dalam serangan itu, Karel van der Heijden menderita luka-luka serius dan mata kirinya ditembus peluru. Banyak perwira Belanda yang tewas dalam serangan tersebut.

Kebuasan van der Heijden menjadi catatan buruk bagi Belanda. Hal tersebut kemudian dimanfaatkan oleh lawan politiknya.

Karel van der Heijden kemudian didesak untuk mundur dari jabatannya. Namun, awalnya dia menolak. Setelah diancam bakal dikriminalkan, baru van der Heijden bersedia lengser dari jabatan tersebut.[] Bersambung…