KEGANASAN van der Heijden selaku pemimpin sipil dan militer di Aceh menjadi sorotan oleh kalangan internal Belanda. Sikapnya yang tidak beradab dalam menghadapi Aceh bahkan disebut sebagai prilaku bar-bar. Hal inilah yang membuat Belanda mempertimbangkan kembali posisi van der Heijden sebagai penguasa tertinggi di Aceh.

Dr Julius Jacobs dalam buku “Het Familie en kampongleven in Groot Atjeh” bahkan memaparkan fakta-fakta memalukan yang dilakukan oleh Belanda di bawah kepemimpinan Heijden. Dia meminta parlemen Belanda tidak melupakan keganasan yang dilakukan oleh tentara mereka di Aceh tersebut.

Tentang kebrutalan Belanda ini, Dr Jacobs mengaku melihatnya sendiri di lapangan ketika berada di Aceh.

“… Men spreke niet van oorlogsrecht, zools mij zoo dikwijls is voorgeworpen. Oorlogrecht is het iemand neer te schieten, die met een klewang of donderbus in de hand op ons toetreedt of in onze handen valt; doch het is geen oorlogsrecht wanneer een grijsaad en een jongen van 12 jaar, die op de sawah werkzaam en beiden ongewapen zijn, worden neergeschoten (seseorang tidak dapat berbicara tentang hukum perang, seperti yang sering disampaikan kepada saya. Merupakan hak perang untuk menembak seseorang yang mendekati atau menyerang kita dengan klewang atau blunderbuss di tangan, tetapi bukan hukum perang ketika seorang tua bangka dan seorang anak laki-laki berusia 12 tahun yang sedang bekerja di sawah, tanpa senjata, ditembak begitu saja,” tulis Dr Jacobs menyorot keganasan van der Heijden.

Tentu saja van der Heijden yang menghadapi sidang militer membantah semua tuduhan atas dirinya, termasuk aksi pembongkaran makam para Sultan Aceh. Dia mengatakan kebijakan serupa juga dilakukan oleh para Gubernur Belanda di Aceh sebelum dia berkuasa. (Baca: Jejak Gubernur Belanda di Aceh).

Heijden terus mempertahankan posisinya sebagai Gubernur Militer dan Sipil Belanda di Aceh. Namun setelah mendapat ancaman akan dikriminalkan sebagai penjahat perang, baru akhirnya van der Heijden alias Jenderal Buta Siblah itu bersedia lengser.

Abraham Pruijs van der Hoeven (1881-1883)

Sosok satu ini diangkat menjadi gubernur Belanda di Aceh pada 6 April 1881. Dia merupakan orang Belanda yang kelak memperkenalkan administrasi sipil di Aceh, yang bertentangan dengan keinginan van der Heijden. Meskipun van der Heijden telah lengser, dia masih kerap mencampuri urusan kepemimpinan Belanda di Aceh.

Heijden menilai kondisi Aceh masih jauh dari matang untuk menerapkan pemerintahan sipil. Aceh, menurut Heijden, perlu diterapkan pemerintahan sipil dan militer di bawah satu tangan.

Namun, van der Hoeven yang sebelumnya menjabat sebagai anggota Dewan Hindia Belanda lebih memilih jalan lunak. Kekhawatiran van der Heijden akhirnya terbukti. Di bawah pemerintahan van der Hoeven, aksi pembalasan orang-orang Aceh terhadap Belanda kembali menggelora. Di Aceh Besar muncul kekuatan pasukan Aceh dalam jumlah besar melawan Belanda.

Alih-alih menghadapi perlawanan tersebut dengan cara militer, lelaki kelahiran Leiden pada 30 Maret 1829 itu malah menugaskan 225 personil kepolisian untuk menegakkan ketertiban. Para polisi itu juga diminta untuk membangun komunikasi yang baik dengan penduduk Aceh.

Namun, harapan van der Hoeven untuk Aceh yang damai tidak berhasil. Kubu Aceh kadung mendendam. Pasukan Teuku Umar tak kunjung berhenti menyerang Banda Aceh (Kutaraja) dan kawasan Ulee Lheue.

Pasukan Nyak Hasan, seorang panglima pilihan Teuku Umar, juga menyerang Pantai Putih dari sebelah timur Tungkop, kemudian Peukan Bada, Peunayong, Kuta Alam, dan Pante Kareung. Penyerangan-penyerangan itu dilakukan secara estafet dan berulang, sehingga sangat merepotkan Belanda.

Begitu pula dengan situasi di Pidie. Belanda juga terdesak dengan serangan-serangan yang dilancarkan oleh pasukan Teungku Chik Di Tiro.

Belanda tidak kuasa bertahan di pos-pos yang baru direbut masa van der Heijden hingga tahun 1880 tersebut.

Di sisi lain, perampokan dan pembunuhan yang dilakukan rakyat biasa terhadap orang Eropa kian meningkat di Aceh Besar.

Dalam situasi serba sulit tersebut, Abraham Pruijs van der Hoeven juga terus mendapat tekanan dari Gubernur Jenderal F Jacob yang berkuasa di Batavia. Konflik antar keduanya ini membuat van der Hoeven memilih untuk berhenti pada 12 Maret 1883.

Philip Franz Laging Tobias (1883-1884)

Pria kelahiran Nijmegen 1834 tersebut sadar betul bahwa Aceh tidak dapat dijalankan dengan pemerintahan sipil, seperti keinginan van der Hoeven. Hal inilah yang membuat Philip Franz Laging Tobias ketika diangkat menjadi gubernur sipil Belanda di Aceh, ragu akan kemampuannya untuk mengamankan daerah itu.

Dia juga menentang sistem lini konsentrasi yang digagas pemerintah Belanda di Aceh sebelumnya. Laging Tobias lebih setuju menjalankan ide van der Heijden dalam memerintah di Aceh. Namun, keberadaannya sebagai pejabat tertinggi Belanda di Aceh tidak mampu mengubah keadaan.

Penyanderaan kapal Nissero milik Inggris yang dilakukan oleh Teuku Raja Muda Teunom turut menjadi beban pemerintahan Laging Tobias. “Affair” Nissero ini bahkan menimbulkan komplikasi internasional dan kian melemahkan posisi Belanda di mata dunia.

Pun begitu, Laging Tobias mencoba mencari solusi atas semua gejolak yang timbul di Aceh. Dia juga memerintahkan Asisten Residen Belanda di Meulaboh, van Langen untuk memecahkan masalah Nisero dengan cara memberikan tebusan sebesar f 100.000. Namun, tawaran tersebut mendapat penolakan dari Teuku Raja Muda Teunom.

Akhirnya, Laging Tobias menempuh jalan militer dengan mengirim kapal perang dari Ulee Lheue ke Meulaboh. Namun serangan itu juga gagal. Pihak marinir Belanda hanya berhasil membombardir pemukiman penduduk, sementara awak kapal Nisero telah dipindahkan ke pedalaman Teunom.

Inggris yang mengirim kapal perang Pegasus dari Singapura ke Ulee Lheue kemudian ikut berupaya membebaskan para sandera. Bersama “Pegasus” ikut serta dua kapal perang Belanda dan dipimpin langsung oleh Laging Tobias. Dalam upaya damai itu, Teuku Raja Muda Teunom malah menaikkan tebusan. Dia juga meminta pantai Teunom dan pelabuhan-pelabuhan di sana bebas dari blokade Belanda.

Teuku Raja Muda Teunom tidak hanya meminta jaminan dari Belanda, tetapi juga dari Ratu Inggris Victoria.

Di tengah upaya diplomasi itu, kapten kapal Nisero Woodhouse yang ditahan pihak Teunom meminta untuk menyampaikan syarat-syarat tersebut ke Pegasus. Sebagai jaminan, pihak Teuku Raja Muda Teunom dapat membunuh para sandera apabila dia tidak kembali.

Namun, Woodhouse mengkhianati awak kapalnya sendiri. Dia enggan kembali sebagai sandera.

Kasus Nisero ini mendapat sorotan tajam dari pers Inggris yang menambah citra buruk bagi Belanda. Posisi Laging Tobias juga terancam oleh saingan politik di parlemen Belanda yang menyoroti kasus Nisero tersebut. Di tengah kebingungannya mencari solusi untuk pembebasan awak kapal Nisero, Tobias malah teringat pada Teuku Umar yang baru saja menyerah dan bergabung dengan militer Belanda.

Teuku Umar kemudian diikutsertakan untuk misi pembebasan awak kapal Nisero. Namun dalam perjalanan menggunakan kapal perang tersebut, Belanda justru menempatkan Teuku Umar dan pasukannya di atas dek tanpa kabin. Serdadu Belanda juga menghina Teuku Umar selama perjalanan itu.

Teuku Umar tidak memperlihatkan gelagat memberontak pada saat itu. Dia hanya diam saja. Namun kondisi berbeda diperlihatkan Teuku Umar begitu sampai di pantai. Tanpa banyak basa basi, Teuku Umar dan pasukannya langsung menyerang prajurit Belanda. Nyaris semua pasukan Belanda dalam misi itu tewas, kecuali satu orang yang selamat dalam keadaan luka-luka berat.

Sejak itu, Teuku Umar kembali melawan Belanda dan menyampaikan pada Teuku Raja Muda Teunom agar tidak mengurangi tuntutannya.

Kegagalan ini memperparah posisi Laging Tobias di mata pemimpin Belanda. Akhirnya, veteran perang Belanda di Aceh, Jenderal van Swieten ikut campur dalam pembebesan awak kapal Nisero ini. Dia memberikan saran agar Belanda dan Inggris menggabungkan sikap terhadap Raja Teunom. Swieten juga meminta kedua pihak untuk menyanggupi permintaan Raja Muda Teunom yaitu memberikan tebusan dan membuka blokade.

Menurut Swieten, jika Raja Muda Teunom menolak, maka kedua pihak dapat mengancam akan menyerang Teunom. Gagasan ini mendapat sambutan oleh Belanda dan juga Inggris. Lagging Tobias dan Maxwell kemudian mendapat tugas untuk menyampaikan tawaran itu kepada Raja Muda Teunom.

Akhirnya pada 10 September 1884, Raja Muda Teunom membebaskan para sandera tersebut dan sangat senang karena aksinya turut mengguncang negara-negara internasional masa itu. Pada tanggal tersebut akhirnya Belanda, Inggris dan juga Teunom menandatangani perjanjian berisi 18 pasal. Dalam perjanjian tersebut, Teuku Raja Muda Teunom menggunakan nama lengkapnya, Teuku Imam Muda Setia Bakti Hadjat.

Meskipun awak kapal Nisero berhasil dibebaskan, akan tetapi karir Laging Tobias di Aceh pada bulan September 1884 justru berakhir.

Kepemimpinannya di Aceh sama sekali tidak mampu mengamankan bekas wilayah sultan tersebut. Kondisi politik dan keamanan bahkan kian memuncak di Pedir dan menyudutkan posisi Belanda.

Hal inilah membuat Laging Tobias mengusulkan agar pemerintahan di Aceh dikembalikan kepada sultan. Ide ini kemudian disampaikannya ke Batavia dan diteruskan ke Den Haag. Akan tetapi, Menteri Jajahan Belanda AWP Weitzel tidak menyetujui hal tersebut. Di sisi lain, Aceh juga tidak akan pernah mengakui kedaulatan Belanda.

Laging Tobias sangat giat mendorong Gubernur Jenderal Belanda di Batavia untuk memulihkan kedudukan sultan, sehingga memunculkan silang pendapat yang berakibat pemberhentian jabatannya sebagai Gubernur Belanda di Aceh.

Henry Demmeni (1884-1886)

Henry Demmeni lahir di Mülhausen pada 5 September 1830. Dia merupakan seorang tentara yang bertugas menggantikan posisi Laging Tobias di Aceh, sebagai gubernur militer dan pemimpin sipil Belanda.

Sebelum mendapat kepercayaan menjadi orang tertinggi Belanda di Aceh, dia sebelumnya ikut serta dalam penyerangan Teunom dalam rangka membebaskan sandera awak kapal Nisero. Namun tugas tersebut gagal dijalankan dengan baik.

Dalam fungsinya sebagai gubernur, Demmeni kembali menjalankan lini konsentrasi seperti yang diinginkan pemerintah Belanda di Batavia. Pasukan Belanda kembali ditarik untuk mempertahankan diri 16 pos dan benteng di radius 6 Km dari pusat ibukota.

Pertahanan pasukan Belanda itu kemudian dihubungkan dengan jaringan telepon dan jalur trem, yang dilalui Tram Aceh.

Semangat pasukan Belanda di masa kepemimpinan Demmeni sudah memburuk. Para prajurit Belanda bahkan tidak segan-segan memukuli rakyat biasa begitu kedapatan masuk dalam lini konsentrasi. Namun begitu bertemu pasukan Aceh yang bersenjata, para prajurit Belanda tersebut langsung kabur.

Sementara di sisi pasukan Aceh, semangat para pasukan kian menggelora. Aktivitas Sultan Aceh meningkat di Aceh Besar. Begitu pula dengan penyerangan-penyerangan pos Belanda kian gencar dilakukan oleh pasukan Teuku Umar, Teungku Chik Di Tiro, Panglima Polim, Tuanku Hasyim dan sejumlah pemimpin besar Aceh lainnya.

Kegiatan ofensif gerilya bahkan digelar serentak dari Keumala, Sigli, Aceh Utara, Aceh Timur dan daerah sultan yang lain.

Berdasarkan catatan H Mohammad Said dalam Aceh Sepanjang Abad, perlawanan pasukan Aceh yang kian gencar tersebutlah akhirnya merenggut nyawa Demmeni. Satu lagi gubernur Belanda di Aceh mati mendadak karena perang.

Namun jika merujuk pada arsip militer Belanda, Demmeni disebutkan mengakhiri karirnya sebagai gubernur lantaran diserang demam yang tak kunjung pulih. Dia melepaskan jabatannya pada Desember 1886 kepada Henri Karel Frederik van Teijn.

Demmeni–yang katanya terserang demam itu– berhasil diangkut ke salah satu rumah sakit Paya Kumbuh (Sumatera Barat sekarang). Di tempat perobatan itulah Demmeni disebutkan mati.[] Bersambung