BELANDA begitu gembira ketika Habib Abdurrahman memutuskan menyerah dengan sejumlah syarat. Mereka beranggapan, menyerahnya Habib menjadi pencapaian besar dalam melemahkan perjuangan perlawanan rakyat Aceh. Padahal kondisi di lapangan berbanding terbalik dengan harapan itu.

Hal tersebut dibuktikan dengan semakin gencarnya perlawanan yang dilakukan oleh pasukan Teungku Chik Di Tiro dan Teuku Umar di lapangan. Perlawanan yang benar-benar merepotkan Belanda hingga akhirnya terjadi konflik internal di pemerintahan mereka.

Konflik tersebut sebenarnya sudah dimulai sejak pemerintahan sipil diampu oleh Gubernur A Pruys van der Hoeven. Namun, kebijakan sosok tersebut kerap berbenturan dengan Gubernur Jenderal F Jacob yang sudah ditempatkan di Jakarta sejak April 1881.

Baca: Enam Peristiwa Penting Sejarah Aceh pada 7 September

Akibat pertikaian ini, van der Hoeven akhirnya meminta berhenti. Jabatannya kemudian diserahkan kepada F Laging Tobias pada Maret 1883. Namun, sosok pengganti rupanya tak mampu memperbaiki situasi hubungan daerah dengan pusat tersebut. Dia juga tidak mampu menangani situasi politik dan militer di Aceh. Kondisi ini ditulis dengan baik oleh H Mohammad Said dalam Aceh Sepanjang Abad Jilid 2.

Di lapangan, pasukan Teuku Umar dan Teungku Chik Di Tiro terus menjepit pertahanan Belanda. Pasukan Teuku Umar bahkan telah masuk hingga ibu kota dan Ulee Lheue, yang jaraknya hanya beberapa kilometer saja dari pusat pemerintahan Belanda.

Tak hanya itu, Panglima Nyak Hasan dari sebelah timur Tungkop Sagoe XXVI Mukim turut menyerang Pantai Putih, Krueng Raba, hingga Peukan Bada. Nyak Hasan adalah panglima pilihan dan merupakan bawahan Teuku Umar.

Serangan dari berbagai sisi tersebut membuat pasukan Belanda terdesak hingga ke Kuala Aceh. Namun, pos Belanda di Kuala Aceh tidak ditempati oleh pasukan Aceh lantaran dekat sekali dengan laut dan kerap dibombardir oleh kapal perang.

Peunayong dan Kuta Alam yang berada di muka hidung pusat pemerintahan Belanda di Aceh pun tak luput dari serangan. Begitu pula dengan Bukit Sibon, Pante Kareung dan Ulee Lheue yang terus menerus diganggu oleh pasukan Aceh.

Baca: September dalam Sepenggal Catatan Sejarah Aceh

Kondisi tersebut tak hanya terjadi di Aceh Besar dan Banda Aceh saja. Di Pedir pun demikian, sehingga memaksa Gubernur Tobias mengajukan resolusi damai dengan cara memulihkan kesultanan Aceh. Resolusi tersebut pun diajukan Tobias ke Jakarta yang kemudian diteruskan ke Den Haag. Namun Menteri Jajahan Belanda, AWP Weitzel menolak resolusi damai tersebut. Di sisi lain, Aceh pun tak akan mengakui kedaulatan Belanda.

Selisih pendapat antara daerah dengan pemerintah pusat Belanda akhirnya menemui jalan buntu. Tobias yang pusing dengan kondisi di Aceh lantas mengundurkan diri pada September 1884. Posisinya digantikan oleh Kolonel E Demmeni, yang harus menghadapi situasi sulit ditambah buruknya mental serdadu Belanda di lapangan.[]