Ilustrasi pintu masuk gerbang Tol Sibanceh yang masuk prioritas pembangunan dalam APBN sebagai bagian dari jalur Tol Trans Sumatra. PT Hutama Karya juga mendapat PMN dan IP PEN pada tahun 2020 untuk mempercepat pembangunan jalan tol tersebut | Foto: SumateraPost/Boy Nashruddin Agus

PEMERINTAH telah memberikan pinjaman investasi sebesar Rp5 triliun untuk PT PLN (Persero) dalam bentuk Penyertaan Modal Negara (PMN) pada tahun 2020.

Dilansir situs Kementerian Keuangan, Jumat, 8 Januari 2021, dengan pinjaman investasi sebesar Rp5 triliun tersebut diharapkan PT PLN dapat melaksanakan fungsi katalis maupun penugasan khusus yang diberikan pemerintah.

Selain PT PLN, pemerintah juga memberikan pinjaman investasi kepada sejumlah BUMN lainnya dengan total duit sebesar Rp75,94 triliun. Dari total itu, sebesar Rp56,288 triliun merupakan dukungan dalam bentuk pinjaman Investasi Pemerintah untuk Pemulihan Ekonomi Nasional (IP PEN).

Dalam proses realisasinya ditetapkan Peraturan Pemerintah yang didukung oleh kajian penggunaan dan manfaat PMN ini.

Terdapat dua kelompok besar PMN yang diberikan suntikan investasi pada tahun 2020, yaitu PMN yang telah dialokasikan sebelum terjadinya pandemi Covid-19 dan PMN yang dialokasikan sebagai policy respond pemerintah atas situasi pandemi Covid-19.

PT PLN (Persero) masuk dalam kelompok besar pertama bersama PT Sarana Multigriya Finansial (PT SMF) yang mendapat Rp1,75 triliun, PT Permodalan Nasional Madani sebesar Rp1 triliun dan PT Hutama Karya sebesar Rp3,5 triliun.

Masih dalam kelompok besar pertama tersebut, PT Geo Dipa Energi juga mendapat suntikan investasi dari pemerintah sebesar Rp700 miliar, dan LPEI sebesar Rp5 triliun. Pemerintah juga memberikan suntikan investasi terhadap PMN non tunai kepada PT BPUI (Persero) sebesar Rp268 miliar.

“PMN kepada BUMN/Lembaga ini diberikan untuk penguatan permodalan masing-masing entitas dalam rangka menjalankan penugasan khusus yang diberikan pemerintah, seperti untuk mendukung pelaksanaan program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang dilakukan oleh PT SMF, pelaksanaan pembangunan jalan Tol Trans Sumatra oleh PT Hutama Karya dan mendorong tumbuhnya ekspor nasional pada pasar ekspor baru yang dilakukan oleh LPEI,” bunyi siaran pers Kemenkeu.

Pemerintah juga memberikan dana investasi untuk PMN yang masuk dalam kelompok besar policy respond pemerintah. Diantaranya adalah PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI) yang mendapat Rp6 triliun untuk penjaminan program KUR, PT Permodalan Nasional Madani (PNM) sebesar Rp1,5 triliun untuk meningkatkan penyaluran kredit kepada UMKM, dan kepada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) sebesar Rp5 triliun.

Selanjutnya PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia juga mendapat dana dari pemerintah sebesar Rp1,57 triliun untuk pelaksanaan penjaminan korporasi.

Dana investasi policy respond pemerintah dalam bentuk PMN juga diberikan kepada PT Hutama Karya sebesar Rp7,5 triliun, dan PT Pengembangan Pariwisata Indonesia sebesar Rp500 miliar. Kedua perusahaan itu mendapat PMN untuk mempercepat pengerjaan proyek infrastruktur yang diharapkan dapat memberikan multiplier effect besar kepada perekonomian di sekitar.

PT Bio Farma juga mendapat kucuran PMN sebesar Rp2 triliun untuk pembangunan fasilitas pabrik pembuatan vaksin dan fasilitas produksi bahan baku obat primer di dalam negeri.

Pemerintah juga menyuntik PMN sebesar Rp15 triliun kepada Lembaga Pengelola Investasi (LPI) sebagai modal awal. Lembaga yang baru terbentuk ini merupakan amanat dari Undang-Undang Cipta Kerja. Diharapkan, keberadaan lembaga ini dapat mendorong meningkatnya arus modal yang masuk ke Indonesia, “sehingga dapat mendorong tumbuhnya investasi di sektor riil dan membuka lapangan kerja baru, sehingga dapat mendorong percepatan pemulihan ekonomi Indonesia.”

Salah satu creative financing support pemerintah di tahun 2020 kepada BUMN adalah dibentuknya skema IP PEN, yang antara lain dalam bentuk pinjaman kepada BUMN. Jika PMN diberikan untuk kebutuhan penguatan permodalan, maka IP PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional) diberikan untuk mendukung kebutuhan operasional BUMN yang terdampak hebat akibat pandemi.

Pada tahun 2020, IP-PEN diberikan pemerintah kepada lima BUMN yakni PT Krakatau Steel (KRAS) sebesar Rp3 triliun, PT Garuda Indonesia (GIAA) sebesar Rp8,5 triliun, PT Kereta Api Indonesia (KAI) sebesar Rp3,5 triliun, Perusahaan Umum Pembangunan Perumahan Nasional (Perumnas) sebesar Rp650 miliar, dan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) sebesar Rp4 triliun.

“Dalam ekosistem IP PEN, pemerintah memberikan penugasan kepada Special Mission Vehicle (SMV) di Kementerian Keuangan sebagai Pelaksana Investasi Pemerintah,” bunyi paragraf lain siaran pers Kemenkeu tersebut.

SMV Kemenkeu nantinya bertugas membantu dalam melakukan penilaian dan memberikan rekomendasi atas proposal IP PEN yang disampaikan oleh masing-masing BUMN penerima dukungan.

Sementara dalam proses pemberian IP PEN kepada BUMN, harus didukung dengan perjanjian secara rinci antara ketiga pihak, yaitu pemerintah dhi. Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Pelaksana Investasi dan BUMN yang menerima dukungan IP PEN.

“Pemberian investasi pemerintah yang dilakukan pada tahun 2020, baik itu dalam bentuk PMN maupun IP PEN, menunjukkan komitmen yang kuat dari pemerintah untuk memberikan dukungan penguatan kepada BUMN/Lembaga, agar dapat berperan secara optimal dalam proses pemulihan ekonomi dan/atau dapat mempertahankan kualitas layanan kepada masyarakat di tengah situasi sulit ini,” kata Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Isa Rachmatarwata.

Isa juga menyampaikan bahwa investasi merupakan creative effort yang dilakukan pemerintah, agar dukungan yang diberikan APBN dapat dioptimalkan oleh BUMN/Lembaga, antara lain melalui proses leverage atau pendanaan lebih lanjut.

“Pemerintah akan terus memantau kinerja dari BUMN/Lembaga yang telah mendapat dukungan dana tersebut melalui laporan kinerja yang disampaikan secara berkala, agar dukungan yang telah diberikan dipergunakan sesuai tujuan penggunaan yang telah direncanakan,” tandas Isa Rachmatarwata.[]